Ribuan Data Kematian di Indonesia dengan Gejala Corona, Pakar: Harus Tetap Diperhitungkan

Jenazah Pasien Suspect COVID-19
Petugas pemakaman membawa peti jenazah pasien suspect Covid-19, di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat, Selasa, 31 Maret 2020.

Terkini.id, Jakarta – Presiden Jokowi mulanya mengklaim semua data korban virus corona di Indonesia dipaparkan secara terbuka, tidak ada yang ditutupi.

Jumlah korban terinfeksi, meninggal dan sembuh yang diumumkan merupakan realitas utuh di lapangan.

“Tidak ada sejak awal kita menutup-nutupi masalah yang ada (corona),” kata Jokowi, Senin, 20 April 2020 lalu.

Di dalam laporan Routers yang bertajuk ‘Exclusive: More than 2,200 Indonesians have died with coronavirus symptoms, data shows’ mengungkapkan data 2 ribu lebih orang di Indonesia meninggal dengan gejala corona. Data tersebut hanya diambil dari 16 dari total 34 provinsi di Indonesia yang terinfeksi corona.

Pemerintah juga tak membantah terkait laporan tersebut. Pemerintah menyebut kematian itu dimungkinkan bagi warga berkategori pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP).

Wiku Adisasmito, Ketua Pakar Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, mengakui masih ada 19.897 orang di Indonesia diduga terjangkit corona yang belum diuji.

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito (Doc. BNPB).

Dengan alasan antrean panjang spesimen yang menunggu diproses di laboratorium yang dirasa masih kekurangan staf.

Wiku juga menyebut beberapa orang telah meninggal sebelum sampel mereka dianalisis.

“Jika mereka (laboratorium) memiliki ribuan atau ratusan sampel yang perlu mereka uji, mana yang akan mereka berikan prioritas? Mereka memberikan prioritas kepada orang-orang yang masih hidup,” terang Wiku.

Berdasarkan pendataan manual yang dilakukan media CNN per Selasa, 28 April 2020, tercatat 11 provinsi yang memberikan informasi mengenai angka kematian PDP di daerahnya.

Ditemukan juga data dari tiga provinsi yang mengungkap angka kematian berdasarkan kategori ODP.

Sejauh penelusuran, tidak semua provinsi memiliki situs COVID-19 yang dapat diakses oleh masyarakat untuk memantau perkembangan kasus ini.

Seperti Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, NTT, Papua, Papua Barat dan Sulawesi Tenggara, tak memiliki situs untuk memantau kasus COVID-19.

Dari data yang terkumpul, total angka kematian dari kategori PDP mencapai 616 orang.

Angka kematian dengan kategori PDP itu terdiri dari Provinsi Aceh 1 orang, Banten 144 orang, Bengkulu 9 orang, Jawa Timur 235 orang, Kalbar 42 orang, Lampung 13 orang, Papua Barat 5 orang, Riau 75 orang, Sulbar 4 orang, Sulsel 81 orang, dan Yogyakarta 7 orang.

Dan tiga provinsi yang mengunggah informasi terkait kematian seseorang dalam kategori ODP, mencapai 55 orang. Yakni di Provinsi Bengkulu 1 orang, Jawa Timur 53 orang dan Lampung 1 orang

Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) mengatakan terkait kasus corona pemerintah mesti terbuka menyikapi laju angka kematian seseorang dengan berstatus PDP dan ODP.

“Sebab PDP pasti sudah diambil swab tenggorokannya. Maka ketika dia positif harus dinaikkan sebagai kasus positif, hanya saja statusnya sudah meninggal dunia, kan gitu,” kata Hermawan, Rabu 29 April 2020.

Hermawan Saputra usai menjadi pembicara diskusi, Jakarta Pusat, Sabtu, 29 Februari 2020.

Menurutnya Hermawan, ketika ada orang yang mulanya ODP, lalu dia diperiksa swab tenggorokan sekalipun lebih dulu meninggal, harus tetap diperhitungkan.

“Jadi harus tetap diperhitungkan dan harus fair,” tambahnya.

Penulis: Moh Ali Ghufron

Konten Bersponsor

Berita lainnya

Rehabilitasi DAS Sukses Memberi Manfaat Nyata Kepada Masyarakat Sekitar

Keadaan Menag Fachrul Razi Positif COVID-19 Jalani Isolasi di Rumah Sakit

Atasi Macet Di Puncak Bogor, Menhub Gandeng ITB

Bupati Aceh Barat Positif Covid-19, Istri Negatif

Peringati Hari Jadi ke 75, PMI Bogor Bentuk Tim Penanganan Jenazah Covid-19

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar