Ridwan Kamil Sebut Data Bantuan Pusat dan Daerah Tak Sinkron Picu Konflik

Ridwan Kamil
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di Kota Bandung, Kamis 7 Mei 2020. Doc. Humas Pemprov Jabar.

Terkini.id, Bandung – Hadiyanto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran negara untuk menjamin kehidupan warga negara di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini.

Hadiyanto mengatakan penerapan tata kelola yang dijalankan oleh pemerintah dalam penanganan COVID-19, dapat dilihat dari beberapa kebijakan fiskal yang terangkum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2020.

“Ada penangguhan pajak, keringanan pinjaman bagi UMKM. Pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah pasti dalam Peraturan Pemerintah tersebut agar bisa menjamin UMKM untuk bisa mempertahankan produksi dan roda industri mereka,” kata Hadiyanto saat seminar daring Injabar Unpad yang bertema ‘COVID 19: Respons Kebijakan, Tata Kelola Pengendalian dan Kestabilan Sosial,’ Kamis, 7 Mei 2020.

Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat menyampaikan meskipun pemerintah pusat sudah menyiapkan kebijakan fiskal melalui PP itu, masyarakat harus tetap disiplin guna mencegah penyebaran Virus Corona.

Menurut Kang Emil, modal utama dalam penanganan COVID-19 ialah kedisiplinan masyarakat. Jika masyarakat tidak disiplin, krisis akibat COVID-19 tak hanya menimpa sektor ekonomi, namun juga dapat menyerang kestabilan sistem sarana kesehatan.

“Jangan sampai kita seperti negeri Italia, di sana krisis sudah menyerang fasilitas perawatannya, sehingga dokter di sana ventilatornya hanya tersedia untuk orang yang sangat kritis,” ungkap Kang Emil.

Selain itu Kang Emil juga meminta agar pemerintah pusat segera menentukan solusi yang tepat dalam skema penyaluran bantuan.

Kang Emil menuturkan, banyak pendataan warga yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

“BPS punya survei sendiri, Kemensos punya survei sendiri, Kementerian Desa juga punya survei sendiri. Itu jadi salah satu masalah di Indonesia yaitu ketidaksinkronan data antara pusat dan daerah,” tutur Ridwan Kamil.

Menurut Ridwan Kamil, dengan adanya sembilan pintu bantuan, justru akan menyebabkan konflik di masyarakat. Sebab bantuan itu tidak datang secara serentak, sehingga banyak masyarakat yang protes.

“Mereka (masyarakat) mengira bantuan itu satu pintu, padahal tanggung jawab kita cuma satu (Bantuan Pemprov Jabar), kepala desa protes ke kami, masalah ketidakadilan ini dampak dari tidak akuratnya data,” tambah Ridwan Kamil.

Penulis: Moh Ali Ghufron

Konten Bersponsor

Berita lainnya

Pasien RS Jadi Kluster Covid-19 Tertinggi di DKI

Keadaan Menag Fachrul Razi Positif COVID-19 Jalani Isolasi di Rumah Sakit

Atasi Macet Di Puncak Bogor, Menhub Gandeng ITB

Bupati Aceh Barat Positif Covid-19, Istri Negatif

Peringati Hari Jadi ke 75, PMI Bogor Bentuk Tim Penanganan Jenazah Covid-19

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar