Disnaker Kota Depok Buka Posko Aduan THR

Gedung Balaikota Depok
Gedung Balaikota Depok. Doc. Antara

Terkini.id, Depok – Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) Kota Depok, Jawa Barat, membuka posko pengaduan bagipekerja yang tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dari perusahaannya.

“Kami buka posko pengaduan THR di Kantor Disnaker Balaikota Depok,” kata Kepala Disnaker Kota DepokManto, dalam keterangan tertulisnyadi Depok, Jabar, Sabtu 16 Mei 2020.

Pemerintah telah menetapkan batas akhir pembayaran THR maksimal tujuh hari atau H-7 sebelum lebaran tiba.

Jika terdapat perusahaan yang menyalahi ketentuan Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) No 6 Tahun 2016 tersebut, maka Disnaker akan menindaklanjutinya.

Menurut Manto, ketetapan dikeluarkannya THR apabila masa kerja karyawan sudah lebih dari satu tahun, sehingga harus mendapat THR satu bulan gaji. Sementara THR bagi karyawan yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, perhitungannya diberikan secara proporsional.

Baca juga:

“Pengaduan dilakukan jika pada H-7 Lebaran, THR belum juga dikeluarkan oleh perusahaan terkait,” katanya.

Namun, katanya, ada pengecualian bagi perusahaan yang belum mampu atau dilakukannya penundaan sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor N/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi COVID-19.

Dalam SE tersebut memuat ketentuan kelonggaran pembayaran THR dalam bentuk penundaan atau pencicilan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar kepada pekerjanya sesuai regulasi yang berlaku.

Namun, kelonggaran itu hanya diberikan pemerintah, jika para pengusaha sudah memperoleh kesepakatan dari proses dialog dengan pekerja/buruh.

“Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan, dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan,” jelasnya.

Dikatakannya melalui peraturan yang sudah ditetapkan ini, perlu menjadi perhatian bagi pemimpin perusahaan untuk memenuhi hak tenaga kerja khususnya di Kota Depok.

“Kami berharap semua perusahaan dapat memenuhi kewajibannya dan mengikuti peraturan yang berlaku,” katanya.

Penulis: Moh Ali Ghufron

Komentar

Rekomendasi

Kemenkumham Telusuri Dugaan Pelanggaran Konten Youtube Deddy Corbuzier

Polres Metro Depok Amankan Belasan ABG Konvoi Bawa Sajam dan Miras

Pasutri Penjual Seblak di Kota Depok Terkonfirmasi Covid19

Pemkot Depok Lacak Keluarga Tim Medis Terpapar Virus Corona

Puluhan Tenaga Medis RSUD Kota Depok Terpapar Virus Corona

Jelang Idul Fitri, Simak Fatwa MUI Shalat Id Nomor 28 Tahun 2020

Pemkot Bogor Masih Sosialisasikan Aturan Penumpang KRL Bawa Surat Tugas

KPK Dorong Transparansi Penyaluran Bansos di Pemda Ini

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar