Disnaker Kota Depok Buka Posko Aduan THR

Gedung Balaikota Depok
Gedung Balaikota Depok. Doc. Antara

Terkini.id, Depok – Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) Kota Depok, Jawa Barat, membuka posko pengaduan bagipekerja yang tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dari perusahaannya.

“Kami buka posko pengaduan THR di Kantor Disnaker Balaikota Depok,” kata Kepala Disnaker Kota DepokManto, dalam keterangan tertulisnyadi Depok, Jabar, Sabtu 16 Mei 2020.

Pemerintah telah menetapkan batas akhir pembayaran THR maksimal tujuh hari atau H-7 sebelum lebaran tiba.

Jika terdapat perusahaan yang menyalahi ketentuan Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) No 6 Tahun 2016 tersebut, maka Disnaker akan menindaklanjutinya.

Menurut Manto, ketetapan dikeluarkannya THR apabila masa kerja karyawan sudah lebih dari satu tahun, sehingga harus mendapat THR satu bulan gaji. Sementara THR bagi karyawan yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, perhitungannya diberikan secara proporsional.

“Pengaduan dilakukan jika pada H-7 Lebaran, THR belum juga dikeluarkan oleh perusahaan terkait,” katanya.

Namun, katanya, ada pengecualian bagi perusahaan yang belum mampu atau dilakukannya penundaan sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor N/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi COVID-19.

Dalam SE tersebut memuat ketentuan kelonggaran pembayaran THR dalam bentuk penundaan atau pencicilan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar kepada pekerjanya sesuai regulasi yang berlaku.

Namun, kelonggaran itu hanya diberikan pemerintah, jika para pengusaha sudah memperoleh kesepakatan dari proses dialog dengan pekerja/buruh.

“Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan, dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan,” jelasnya.

Dikatakannya melalui peraturan yang sudah ditetapkan ini, perlu menjadi perhatian bagi pemimpin perusahaan untuk memenuhi hak tenaga kerja khususnya di Kota Depok.

“Kami berharap semua perusahaan dapat memenuhi kewajibannya dan mengikuti peraturan yang berlaku,” katanya.

Penulis: Moh Ali Ghufron

Konten Bersponsor

Berita lainnya

Pasien RS Jadi Kluster Covid-19 Tertinggi di DKI

Keadaan Menag Fachrul Razi Positif COVID-19 Jalani Isolasi di Rumah Sakit

Atasi Macet Di Puncak Bogor, Menhub Gandeng ITB

Bupati Aceh Barat Positif Covid-19, Istri Negatif

Peringati Hari Jadi ke 75, PMI Bogor Bentuk Tim Penanganan Jenazah Covid-19

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar