Polda Bakal Siapkan Personil Separuh Lebih Guna Amankan Pilkada Jabar Mendatang

Saptono Erlangga
Kabidhumas Polda Jabar, Kombes Pol Saptono Erlangga. Doc a.g/depok.terkini.id

Terkini.id, Depok – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat bakal menyiapkan dua per tiga kekuatan personel pengamanan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Jawa Barat.

Kabidhumas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Saptono Erlangga mengatakan pengamanan tersebut akan dilaksanakan oleh setiap jajaran polres. Di Jawa Barat sendiri terdapat delapan wilayah kabupaten dan kota yang akan melaksanakan Pilkada.

“Karena sebagian kabupaten kota itu ada yang terbagi (wilayah hukumnya), jadi ada 10 polres yang melakukan pengamanan,” kata Saptono di Bandung, Kamis 23 Juli 2020.

Delapan daerah yang menggelar Pilkada serentak itu yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Depok.

Dalam Pilkada di masa pandemi ini, kemungkinan tempat pemungutan suara akan bertambah. Karena kini setiap TPS hanya menampung sekitar 200 pemilih, sedangkan biasanya setiap TPS bisa menampung 300 pemilih.

“Jadi mungkin akan berkurang dari 300 standarnya jadi 200, tentu ini masih kita diskusikan dengan KPU, bagaimana teknis pemungutan suara,” katanya.

Selain itu, ia juga mengatakan dalam proses pemungutan suara dalam Pilkada tahun 2020 ini berpotensi akan berlangsung lebih lama karena adanya protokol kesehatan yang perlu diterapkan.

“Kita diskusikan teknisnya dengan KPU dengan tetap protokol kesehatan, berjaga jarak, menggunakan masker dan sebagainya, tentunya proses ini akan memakan waktu dan sebagainya,” kata dia.

Konten Bersponsor

Berita lainnya

Jelang Hari Santri, Wakil Ketua MPR Harapkan Persatuan dan Kesatuan di Tengah Masyarakat

Relawan COVID-19 Pabuaran Mekar Semprot Disinfektan Rumah Warga

Guna Bangun Industri Hijau, Kementerian Perindustrian Manfaatkan Program Making Indonesia 4.0

Antisipasi La Nina, Kemensos Siapkan Hampir 39.000 Relawan

Pakar Hukum Sebut Omnibus Law Cegah Potensi Korupsi di Birokrasi

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar