Masuk Zona Merah, Pemkot Depok Inginkan Integrasi Kebijakan

Papan nama Alun-alun Kota Depok, Jawa Barat.
Papan nama Alun-alun Kota Depok, Jawa Barat, Rabu 15 Januari 2020. Doc a.g/depok.terkini.id

Terkini.id, Depok – Setelah masuk dalam zona merah, Pemerintah Kota Depok Jawa Barat meningkatkan sinergi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanganan pandemi COVID-19.

“Diperlukan sinergi pusat, provinsi dan daerah, karena penanganan pandemi COVID-19 ini harus dari hulu sampai hilir dan ada integrasi kebijakan, terutama daerah-daerah di Jabodetabek,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Depok Dadang Wihana di Depok, Jumat 7 Agustus 2020.

Sebelumnya Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pusat Wiku Adisasmito menyatakan ada penambahan 13 kabupaten dan kota yang tadinya masuk zona oranye (risiko sedang) menjadi zona merah (risiko tinggi) termasuk Kota Depok Jawa Barat.

Dadang mengatakan, pihaknya mencoba melakukan komunikasi dengan tim pakar epidemologi Satgas Penanganan COVID-19 Pusat yang menghitung nilai sehingga Depok masuk zona merah, karena hitungan mereka adalah mingguan, berdasarkan parameter yang sudah mereka tentukan.

“Akan tetapi dalam rilis tidak disebutkan periode waktunya dari tanggal berapa ke tanggal berapa,” ujarnya.

Menarik untuk Anda:

Ia mengatakan yang dilakukan Pemkot Depok saat ini, sesuai arahan Ketua Gugus Tugas yaitu menguatkan kembali upaya pencegahan dan penanganan pada tingkat RW/Kampung Siaga.

“Kami juga terus mengingatkan dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan, baik individu seperti penggunaan masker maupun di aktivitas kantor, tempat umum dan tempat kerja lainnya,” katanya.

Untuk itu, kata dia, Jumat ini gugus tugas dan camat melakukan rapat konsolidasi teknis, untuk menindaklanjuti sejumlah kebijakan dan langkah-langkah taktis.

Dadang mengatakan kasus COVID-19 di Depok dan Jabodetabek sangat fluktuatif, dan penambahan kasus minggu ini cukup banyak sebagai dampak dari tingginya pergerakan orang, dan terjadi pada klaster perkantoran yang berpotensi terjadinya penularan dalam lingkungan keluarga.

“Perlu pengawasan protokol kesehatan pada semua aktivitas, terutama pada lingkungan keluarga, karena rata-rata berawal dari aktivitas di luar Depok yang berdampak pada anggota keluarga,” katanya.

Dikatakannya meskipun mungkin masyarakat sudah jenuh dengan imbauan bermasker, jaga jarak dan cuci tangan, tapi hal ini harus menjadi kebutuhan setiap individu.

“Kita harus bisa proteksi diri kita, terlebih yang memiliki aktivitas di luar untuk bekerja, karena 60 persen warga Depok adalah pelaju yang bekerja di sekitar Jakarta, Tangerang dan Bekasi,” jelasnya.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Ribuan Guru Swasta di Kudus Terima Tunjangan Kesejahteraan

Gubernur Jateng Minta Hukum Berat Pengedar Alat Tes Antigen Tak Berijin

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar