Jelang Pilkada Serentak, KPK Ingatkan Calon Petahana Tak Pakai Anggaran Negara

Firli Bahuri
Ketua KPK, Firli Bahuri. Doc a.g/depok.terkini.id

Terkini.id, Jakarta – Firli Bahuri, Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengingatkan calon kepala daerah petahana atau dari unsur aparatur pemerintah untuk tidak memakai anggaran negara dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020.

“Jangan pernah berpikir KPK akan kesulitan untuk memantau pergerakan khususnya potensi tindak pidana korupsi dalam perhelatan pilkada serentak di 270 daerah dengan rincian sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota,” kata Firli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 8 September 2020.

Lanjut Firli, KPK tetap berkomitmen untuk memberantas korupsi dan tidak terpengaruh dengan proses pilkada.

“Proses pilkada itu adalah ranah politik, sedangkan penegakan hukum pada ranah berbeda. Jadi proses penegakan hukum tetap berjalan dan tidak terpengaruh oleh pelaksanaan pilkada,” kata Firli.

Firli juga mengatakan lembaganya sudah membangun sistem khusus untuk memantau Pilkada Serentak 2020 serta menerapkan konsep “three prongs approaches” dalam mengawal pilkada yang bersih.

Menarik untuk Anda:

“Selain itu, KPK memiliki ‘mata rakyat’, yaitu anak-anak bangsa yang memiliki integritas dan menjaga nilai-nilai kejujuran. Mereka tidak takut, berani lantang berteriak, meneriakkan kebenaran di antara bisikan kejahatan korupsi,” ujarnya.

Antusias dan peran aktif “mata rakyat” itu, kata Firli, dapat dilihat dari tingginya angka laporan dugaan tindak pidana korupis dalam kanal Pengaduan Masyarakat KPK.

“Sehingga dapat kami cegah bila belum terjadi dan pasti kami tindak jika (korupsi) telah dilakukan,” tambahnya.

Selain itu, ia mengatakan KPK bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menyambangi calon kepala daerah untuk meminta mereka menandatangani pakta integritas sebagai upaya pencegahan korupsi.

KPK berupaya penuh agar Pilkada Serentak 2020 tidak melahirkan koruptor-koruptor baru seperti yang terjadi pada pilkada-pilkada sebelumnya, di mana kepala daerah terpilih berstatus tersangka kasus korupsi tidak lama setelah dilantik.

“Sekali lagi, saya himbau kepada seluruh calon kepala daerah termasuk tim sukses dan partai politik pengusung untuk mengedepankan sportivitas antikorupsi dalam memenangkan Pilkada Serentak 2020,” ucap Firli.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Ribuan Guru Swasta di Kudus Terima Tunjangan Kesejahteraan

Gubernur Jateng Minta Hukum Berat Pengedar Alat Tes Antigen Tak Berijin

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar