Dalami Kasus PT DI, KPK Panggil Mantan Komisaris Utama ASABRI

Gedung KPK
Suasana gedung KPK, Rabu 27 Mei 2020. Doc a.g/depok.terkini.id

Terkini.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Komisaris Utama PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) Ismono Wijayanto dalam penyidikan kasus korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT. Dirgantara Indonesia (DI) Tahun 2007-2017.

“Yang bersangkutan hari ini dipanggil sebagai saksi untuk tersangka BS (Budi Santoso/mantan Direktur Utama PT DI),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 9 September 2020.

Berdasarkan jadwal pemeriksaan KPK, Ismono dipanggil dalam kapasitasnya saat masih menjabat Komisaris Utama PT. ASABRI.

Selain itu, KPK juga memanggil empat saksi lainnya untuk tersangka Budi, yakni mantan Staf Ahli Bidang Sosial Budaya Dewan Ketahanan Nasional Manahan Simorangkir, pensiunan TNI Angkatan Darat Aris Supangkat, Komisaris PT. Quartagraha Adikarsa Susinto Entong, dan Komisaris PT Surya Daya Pratama Mochamad Cholid Ashibli.

Untuk diketahui, KPK telah mengumumkan Budi bersama mantan Kepala Divisi Penjualan PT DI Irzal Rinaldi Zailani (IRZ) sebagai tersangka pada Jumat 12 Juni lalu.

Dalam konstruksi perkara disebut pada awal 2008, tersangka Budi dan tersangka Irzal bersama-sama dengan para pihak lain melakukan kegiatan pemasaran penjualan di bidang bisnis di PT DI.

Dalam setiap kegiatan, tersangka Budi sebagai direktur utama dan dibantu oleh para pihak bekerja sama dengan mitra atau agen untuk memenuhi beberapa kebutuhan terkait dengan operasional PT DI. Adapun proses mendapatkan dana untuk kebutuhan tersebut dilakukan melalui penjualan dan pemasaran secara fiktif.

Pada 2008 dibuat kontrak kemitraan/agen antara PT DI yang ditandatangani oleh Direktur Aircraft Integration, Direktur PT.  Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT. Abadi Sentosa Perkasa, PT. Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha.

Atas kontrak kerja sama mitra/agen tersebut, seluruh mitra/agen tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera dalam surat perjanjian kerja sama sehingga KPK menyimpulkan telah terjadi pekerjaan fiktif.

Selanjutnya pada 2011, PT DI baru mulai membayar nilai kontrak tersebut kepada perusahaan mitra/agen setelah menerima pembayaran dari pihak pemberi pekerjaan.

Selama 2011 sampai 2018, jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT DI kepada enam perusahaan mitra/agen tersebut terdiri dari pembayaran Rp205,3 miliar dan 8,65 juta dolar AS atau sekitar Rp125 miliar, akibatnya total terjadi kerugian negara yang nilainya sekitar sekitar Rp330 miliar.

Setelah enam perusahaan mitra/agen tersebut menerima pembayaran dari PT DI, terdapat permintaan sejumlah uang baik melalui transfer maupun tunai sekitar Rp 96 miliar yang kemudian diterima oleh pejabat di PT DI diantaranya tersangka Budi, tersangka Irzal, Arie Wibowo selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan, dan Budiman Saleh selaku Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT DI.

Konten Bersponsor

Berita lainnya

Pemerintah Gelar Pelatihan Digitalisasi Produk Halal Bagi UMKM

Jelang Hari Santri, Wakil Ketua MPR Harapkan Persatuan dan Kesatuan di Tengah Masyarakat

Relawan COVID-19 Pabuaran Mekar Semprot Disinfektan Rumah Warga

Guna Bangun Industri Hijau, Kementerian Perindustrian Manfaatkan Program Making Indonesia 4.0

Antisipasi La Nina, Kemensos Siapkan Hampir 39.000 Relawan

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar