Dinyatakan Ilegal OJK, Nama Fintech Ini Digunakan Teror

Pesan teror atas nama fintech ilegal
Pesan teror atas nama fintech ilegal. Doc a.g/depok.terkini.id

Terkini.id, Depok – OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengumumkan ratusan pinjaman online ilegal per tanggal 27 Oktober 2020. Termasuk di dalamnya DanaNow, yang kini nama fintech itu masih digunakan untuk melakukan teror ke nomor orang lain dengan alasan sebagai kontak darurat mantan nasabah.

Seseorang atas nama Keisha menggunakan nomor +6283805805248 melakukan teror melalui aplikasi perpesanan dan bernada ancaman akan terus melakukan teror dengan dalih terdaftar sebagai kontak darurat mantan nasabahnya itu.

“Kami dari aplikasi DanaNow Tolong sampaikan Kepada L** S***F**** Untuk segara melunasi tagihanya 1,000,000 karna Hari ini Sudah Jatuh Tempo. Dan kami tidak bisa menghubungi beliau untuk bernegosiasi, mohon kerjasama anda selaku ec/kontak darurat untuk menyampaikan pesan kami. kami akan terus hubungi anda terus menerus untuk meminta informasi”, isi dari pesan singkat Teror nomor tak dikenal itu, Depok, Selasa 10 November 2020.

Depok Terkini melakukan konfirmasi, namun sampai berita ini diterbitkan belum ada jawaban dari pengirim pesan tersebut.

Terpisah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam waktu dekat akan mengatur klaster inovasi keuangan digital untuk menghindari saling disrupsi, namun saling bersinergi dengan lembaga jasa keuangan, yang sudah berdiri termasuk perbankan.

Menarik untuk Anda:

“Ini harus ada kolaborasi atau harus ada metode pengembangan atau pengaturan yang bisa mendukung kolaborasi,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida dalam diskusi daring Indonesia Fintech Society di Jakarta, Senin 9 November 2020.

Menurutnya, saat ini ada 84 inovasi keuangan digital (IKD) yang tercatat di OJK yang dapat dikelompokkan dalam 18 klaster di antaranya aggregator, perencana keuangan, block chain hingga credit scoring.

Sedangkan peraturan yang ada saat ini, kata dia, khusus terkait pinjam meminjam digital atau P2P lending dan equity crowd funding, sedangkan 18 klaster itu belum memiliki aturan khusus tapi mereka tercakup dalam Peraturan OJK No 13 Tahun 2018 tentang IKD.

“Akan segera diatur ada empat mengenai aggregator, project financing mungkin mirip equity crowd funding, financial planner, dan credit scoring,” katanya.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Stok di Markas Menipis, PMI Depok Himbau Warga Donor Darah Sukarela

Presiden Harap Pembangunan Lumbung Pangan Dapat Dukungan Penuh Dari Gubernur

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar